Perizinan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 July 2018 02:17

DAFTAR JENIS PERIZINAN

No Jenis Perizinan
Persyaratan  
BIDANG PENDIDIKAN
1.

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM :

LIHAT PERSYARATAN
2.

IZIN PENDIDIKAM MENENGAH KEJURUAN

LIHAT PERSYARATAN
3.

IZIN PENDIDIKAN KHUSUS :
a. Izin Pendidikan SD LB
b. Izin Pendidikan SMP LB
c. Izin Pendidikan SMA LB
d. Izin Pendidikan SMK LB

LIHAT PERSYARATAN
4. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK :

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG KESEHATAN
5. Izin Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional (UKOT) LIHAT PERSYARATAN
6. IZIN MENDIIKAN RUMAH SAKIT KELAS B :
LIHAT PERSYARATAN
7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B LIHAT PERSYARATAN
8. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya LIHAT PERSYARATAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
9.

Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

LIHAT PERSYARATAN
10. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Lebih Dari Satu Kabupaten/Kota LIHAT PERSYARATAN
11. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh LIHAT PERSYARATAN
12.

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak

LIHAT PERSYARATAN
13. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) LIHAT PERSYARATAN
14. Izin Lingkungan LIHAT PERSYARATAN
BIDANG PERHUBUNGAN
15. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
LIHAT PERSYARATAN
16. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek LIHAT PERSYARATAN
17. Izin Usaha Bongkar Muat Barang
LIHAT PERSYARATAN
18. Izin Usaha Perusahan Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) LIHAT PERSYARATAN
19. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) dan Herregistrasi LIHAT PERSYARATAN
20. Izin Usaha Penyewaan Alat Angukutan Laut/ Penunjang Angkutan Laut (PPAL) LIHAT PERSYARATAN
21. Izin Usaha Tally Mandiri LIHAT PERSYARATAN
22. Izin Depo Peti Kemas LIHAT PERSYARATAN
23. Izin Angkutan Perairan Pelabuhan LIHAT PERSYARATAN
24. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) LIHAT PERSYARATAN
BIDANG KOPERASI
25. Izin Koperasi Simpan Pinjam :
a. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer
b. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder
c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer
d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder
LIHAT PERSYARATAN
26.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam :
a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

LIHAT PERSYARATAN
27. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam LIHAT PERSYARATAN
28.

Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam :
a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
29.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

LIHAT PERSYARATAN
30.

Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
31.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
32.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Untuk Kapal Latih Berukuran Di  Atas 10 GT s.d 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
33.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT s.d 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
34.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Angkut Hasil Tangkapan Ikan Ukuran Di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
35.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Hasil Budidaya Ikan Ukuran Di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
36. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil LIHAT PERSYARATAN
37.

Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

LIHAT PERSYARATAN
38. Izin Pengelolaan WP3-K Di Bawah 12 Mil Laut Diluar Minyak dan Gas Bumi LIHAT PERSYARATAN
39.

Izin Pelaksanaan Reklamasi

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG PARIWISATA
40.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )  :
a.  Daya Tarik Wisata
b. Jasa Informasi Pariwisata
c. Jasa Konsultan Pariwisata
d. Jasa Makananan dan Minuman
e. Jasa Perjalanan Wisata
f. Jasa Pramuwisata
g. Jasa Transportasi Wisata
h. Kawasan Pariwisata
i. Penyediaan Akomodasi
j. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
k. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
l. SPA
m. Wisata Tirta

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG PERTANIAN
41.

Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

LIHAT PERSYARATAN
42. Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan LIHAT PERSYARATAN
43. Izin Usaha Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan LIHAT PERSYARATAN
44 Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan LIHAT PERSYARATAN
45. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
LIHAT PERSYARATAN
46. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan LIHAT PERSYARATAN
47. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan Penanganan Pasca Panen LIHAT PERSYARATAN
48. Izin Usaha Perbenihan Tanaman
LIHAT PERSYARATAN
49.

Izin Usaha Budidaya Hortikultura

LIHAT PERSYARATAN
50. Izin Usaha Perbenihan Holtikultura LIHAT PERSYARATAN
BIDANG KEHUTANAN
51.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :
a. Kapasitas Produksi kurang dari 2.000 meter kubik per-tahun
b. Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 m2 per-tahun

LIHAT PERSYARATAN
52.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) :
a. Pada Areal IUPHHBK
b. Skala kecil
c. Skala menengah

LIHAT PERSYARATAN
53. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung LIHAT PERSYARATAN
54. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi LIHAT PERSYARATAN
55.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
57. Izin Pengoboran / Penggalian Air Tanah
LIHAT PERSYARATAN
58. Izin Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah LIHAT PERSYARATAN
59. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) : LIHAT PERSYARATAN
60. Izin Operasi : LIHAT PERSYARATAN
61. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang IUPTL atau IO yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Provinsi LIHAT PERSYARATAN
62. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) LIHAT PERSYARATAN
63. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut LIHAT PERSYARATAN
64. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut LIHAT PERSYARATAN
65. Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat LIHAT PERSYARATAN
66. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Rangka PMDN yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari Satu Daerah Provinsi LIHAT PERSYARATAN
67. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka PMDN Yang kegiatan Usahanya dalam Provinsi LIHAT PERSYARATAN
68. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi LIHAT PERSYARATAN
69.

Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 ton /hari

LIHAT PERSYARATAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
70. Izin Usaha Industri (IUI) Besar
LIHAT PERSYARATAN
71. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Besar LIHAT PERSYARATAN
72. Izin Usaha Pengecer Bahan Berbahaya (PT-B2) LIHAT PERSYARATAN
Last Updated on Tuesday, 08 June 2021 17:45
 

 

Migrasi & Pelaporan LKPM OSS 1.1

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday661
mod_vvisit_counterThis week4928
mod_vvisit_counterThis month19257
mod_vvisit_counterAll1334300